Menuju Kedigdayaan Kedaulatan Indonesia yang Lebih Bermartabat
Di tengah pusaran polycrisis abad ke-21, mulai dari perang hibrida, zona abu-abu di Laut Natuna Utara, serangan siber (seperti insiden PDNS 2024), hingga krisis ekologis-pangan akibat “Godzilla El Niño”, keamanan nasional Indonesia justru tersandera oleh patologi birokrasi. Ketiadaan payung hukum induk, silo mentality, defisit pemahaman sipil, dan trauma masa lalu telah menciptakan jurang kebijakan (policy gap) yang lebar.
Sebagai kelanjutan konseptual dari buku “Quo Vadis Transformasi Keamanan Nasional”, karya ini mendesak ditinggalkannya threat-based assessment yang subjektif dan bias (seperti dilema investasi Natuna atau ilusi kepatuhan administratif). Solusinya adalah beralih total ke Capabilities-Based Assessment (CBA) yang berbasis empiris dan terukur.
Melalui pendekatan transdisipliner, buku ini menghadirkan cetak biru (grand design) tata kelola keamanan nasional yang adaptif:
- Arsitektur Dwi-Pilar: Mensinergikan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) di hulu dan Dewan Keamanan Nasional (DKN) di hilir.
- Tuas Eksekutif (MPUKN): Memfungsikan Memorandum Presiden untuk Keamanan Nasional untuk mengorkestrasi seluruh kekuatan nasional pilar melahirkan Single Strategic Truth dengan DIMEFIL (Diplomatic, Informational, Military, Economic, Financial, Intelligence, Law Enforcement).
Dengan memutus empat lingkaran setan (vicious cycles) tata kelola keamanan, cetak biru ini menjadi kompas strategis bagi para pengambil keputusan untuk membawa Republik Indonesia melompat dari sekadar bertahan hidup secara fisik (Bare Survival) menuju kedigdayaan kedaulatan yang mandiri, adaptif, dan disegani di kancah global (Survival-Plus).
“Salus Populi Suprema Lex Esto”
Keselamatan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Hukum Tertinggi Negara.
Penulis : Anak Agung Banyu Perwita dan Ruslan Arief
Jumlah Halaman : xviii + 292 hlm
Ukuran : 15,5 x 23 cm
